ppi-4

Membangunkan Industri Merah Putih dalam Bingkai 35.000 MW

Membaca RUPTL 2016-2025

Pada Tanggal 10 Juni 2016, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia (RUPTL) 2016-2025 [1]. Secara garis besar, dokumen ini memuat asumsi dan perkiraan kebutuhan listrik pada tahun 2016-2025, rencana pengembangan pembangkit dan transmisi, perkiraraan sebaran bahan bakar sumber energi listrik, serta upaya konkret pemerintah dalam merealisasikan RUPTL tersebut.

RUPTL 2016-2025 berisi “pembumian” dari gagasan Presiden Jokowi mengenai rencana pengadaan 35.000 MW listrik di seluruh Indonesia. Beberapa pihak menganggap angka ini terlalu optimis untuk dicapai, mengingat tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden hanya hingga tahun 2019 [2]. Dengan kata lain, dalam satu tahun, harus dibangun minimal 7000 MW pembangkit listrik.

Energi Fosil yang Polutif

Berdasarkan pengamatan pada RUPTL, Komposisi produksi energi listrik per jenis energi primer Indonesia diproyeksikan pada tahun 2025 akan menjadi 50,3% batubara, 29.4% gas alam (termasuk LNG), 8,0% panas bumi, 10,4% tenaga air, 0.7% BBM dan 1,2% bahan bakar lainnya (energi terbarukan).

ppi-1

Gambar 1.1 Komposisi Produksi Energi Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Indonesia (GWh) [1]

 

Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa Batubara masih menjadi sumber energi utama di Indonesia, bahkan jumlahnya masih diatas 50% dari seluruh sumber energi total. Di beberapa negara berkembang, dan hampir di seluruh negara maju, konsumsi batubara sebagai sumber energi listrik sudah sangat dikurangi. Hal ini dilakukan mengingat tingginya emisi CO2, CO, Sulfur, dan NOx yang dihasilkan oleh batu bara.

Berdasarkan data dari US Department of Energy, berikut adalah beberapa emisi yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara kapasitas 550 MW dengan umur operasional 50 tahun [3].

  1. 150 Juta Ton CO2
  2. 470.000 Ton Methane (CH4)
  3. 760 kg Merkuri
  4. 54.000 Ton NOx
  5. 64.000 Ton SOx

Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, PLTU Batubara merupakan pembangkit listrik yang paling kotor dan polutif. Racun yang dikeluarkan tidak hanya ke udara, namun juga ke lingkungan sekitar PLTU tersebut. Lebih jauh lagi, alih-alih mengurangi emisi gas buang PLTU, beberapa peralatan untuk mengontrol polusi PLTU malah mengubah gas buang menjadi solid dan cairan, dan membuangnya ke tanah dan laut.

Terkait sumber energi batubara dan polusi yang dihasilkan, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi polusi tersebut.

  1. Memilih untuk membangun PLTU Superkritikal daripada PLTU Subkritikal.

PLTU Superkritikal memiliki efisiensi pembangkit lebih tinggi (42%-43%) dibanding PLTU Subkritikal (33%-37%). Di atas kertas, pada kapasitas sama, PLTU superkritikal akan membutuhkan konsumsi batubara yang lebih sedikit dibanding PLTU subkritikal, sehingga konsumsi batubara dapat dikurangi dan polusi dapat ditekan.

  1. Mengadopsi teknologi Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC).

Di beberapa negara maju seperti Jepang, Pembangkit dengan sistem IGCC sudah berada pada tahap komersial. Pembangkit ini mengubah batubara menjadi gas sebelum dimanfaatkan dalam siklus gas-uap. Pembangkit ini masih sangat mahal, namun dapat mencapai efisiensi 50%.

Dua pemikiran diatas dapat menjadi solusi dalam mengurangi polusi dari pembangkit listrik batubara. Namun, setinggi apapun teknologi pengolahan batubara untuk mengurangi emisi, batubara tetap menjadi sumber energi fosil yang paling “kotor”. Grafik dibawah ini menyajikan perbandingan emisi yang dihasilkan batubara dibanding sumber energi fosil lain dan sumber energi terbarukan.

ppi-2

Gambar 2. Perbandingan tingkat emisi karbon dioksida batubara dan sumber energi lainnya

Dalam lingkup energi fosil, gas alam menjadi solusi paling taktis dalam mengurangi emisi karbon Energy and Policy Institute melaporkan perbandingan emisi batubara dan gas alam sebagai berikut.

ppi-3

Gambar 3. Perbandingan Emisi Gas Alam dan Batubara [4]

Selain memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dari batubara, pembangkit listrik tenaga gas alam, atau biasa disebut Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU) memiliki efisiensi yang jauh lebih tinggi dari PLTU Batubara. Berdasarkan data terkini, PLTGU dengan kapasitas 800 MW dapat memiliki efisiensi diatas 58.5% [5]. Oleh karena itu, gas alam sangat direkomendasikan untuk menggantikan batubara sebagai sumber bahan bakar utama pembangkit listrik. Indonesia sendiri memiliki cadangan gas alam yang sangat banyak di perut ibu pertiwi,  yaitu sekitar 151,33 Triliun Cubic Feet (TCF), dan saat ini menempati urutan ke 14 dalam negara dengan jumlah cadangan gas alam terbanyak.

 

Keterlibatan Asing: Proyek IPP yang Mendominasi

Jika kita meneliti jumlah investasi yang harus dikeluarkan untuk mewujudkan 35.000 MW, maka kita akan menemukan data yang menarik di RUPTL 2016-2025. PLN akan berinvestasi sebesar USD 31,9 Miliar, sedangkan IPP akan berinvestasi sebesar USD 78,2 Miliar, hampir 2,5 kali lebih besar dari jumlah investasi yang harus dikeluarkan PLN. Pertanyaannya, apakah itu IPP?

IPP (Independent Power Producer) adalah perusahaan produsen listrik swasta yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini PLN, melalui proses tender (atau penunjukan langsung) untuk melakukan penjualan listrik kepada PLN dalam jangka waktu tertentu (biasanya 25-30 tahun).

Skema kerja sama antara swasta dan pemerintah ini biasa disebut Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Dalam KPS, pihak swasta diberi keleluasaan untuk melaksanakan sebagian fungsi pemerintah (dalam hal ini penyediaan listrik) dalam jangka waktu tertentu, menggunakan fasilitas pemerintah jika diperlukan, namun juga harus siap menanggung resiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut.

Melalui skema KPS, PLN memberi hak kepada pihak swasta, yang mayoritas didominasi asing, untuk berinvestasi secara masiv dibidang pembangkit listrik. Perlu diketahui, investasi pembangkit listrik adalah investasi yang sangat “seksi” dan menggiurkan, karena ketika pembangkit beroperasi, IPP tidak memiliki rival dalam suplai listrik, dan PLN pasti akan membeli semua listrik yang dihasilkan oleh pembangkit (berdasarkan perjanjian yang telah disepakati).

Saat ini telah banyak terdapat pembangkit-pembangkit listrik kelas besar yang merupakan IPP, antara lain PLTU Tanjung Jati, PLTU Paiton, PLTGU Cikarang, dan PLTU Cilegon.

Sistem KPS dibutuhkan mengingat besarnya biaya investasi pembangkit yang harus dikeluarkan untuk menunjang pembangunan 35.000 MW. PLN dengan segala kekuatan finansialnya dirasa kurang cukup untuk berinvestasi dalam jumlah sebesar itu.

Jika dilakukan secara terbuka dan bersih, Sistem KPS memberikan banyak keuntungan bagi PLN dan Rakyat Indonesia, antara lain mendapat harga termurah dengan spesifikasi sesuai standar PLN, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta menjadi ajang kompetisi yang sehat bagi para pengusaha dibidang pembangkit.

Namun, kenyataan sepertinya masih jauh dari tujuan-tujuan mulia itu. Saat ini saja ada 34 proyek pembangkit listrik yang macet [6], dan sebagian besar didominasi oleh IPP. Masalah-masalah klasik seperti sulitnya pembukaan lahan, biaya investasi yang terlalu rendah, komponen pembangkit yang masih dibawah spesifikasi, hingga permainan uang masih menjadi makanan biasa dalam investasi pembangkit listrik.

Berita terbaru, PLTU Jawa-5, megaproyek IPP dengan kapasitas 2×1000 MW, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, harus bolak balik menjalani proses tender yang tidak berkesudahan, hingga akhirnya PLN memutuskan untuk melakukan sendiri pembangunan proyek tersebut melalui anak perusahaannya [7].

 

Membangun Industri Pembangkit Listrik Merah Putih

Perlu diingat, walaupun PLN menunjuk anak perusahaannya sendiri untuk membangun pembangkit, maka PLN tetap akan menggunakan komponen-komponen inti (boiler, turbin, penukar panas, generator, dll) yang dikirim dari luar negeri. Sangat disayangkan jika cita-cita 35.000 MW yang membutuhkan investasi total USD 153,8 Milliar malah akan memberi lebih banyak keuntungan kepada asing ketimbang bangsa kita sendiri. Perlu diingat bahwa jumlah investasi ini lebih tinggi dari APBN 2016 yang “hanya” mencapai USD 134,3 Milliar.

Keengganan pemerintah untuk menginisiasi industri alat berat dibidang pembangkit listrik harus membuat kita membayar sejumlah uang yang sangat banyak kepada swasta asing untuk menjual pembangkitnya ke Indonesia. Sebenarnya kita bisa mencontoh negara lain seperti India dan Korea Selatan yang memilih untuk bersakit-sakit membangun industri vital ini daripada terus-menerus memakai barang buatan Jepang, Cina, atau Eropa.

Perusahaan manufaktur seperti Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) di India, atau Doosan Heavy Industries and Construction di Korea Selatan, kini termasuk dalam perusahaan yang diperhitungkan dalam industri pembangkit listrik dan energi. Dua perusahaan ini sempat mengalami periode sangat sulit pada awal berdirinya, namun pemerintah kedua negara tersebut memberikan banyak ruang untuk berkembang, hingga akhirnya perusahaan ini dapat berjaya tidak hanya dinegaranya, namun juga di mata dunia.

Pada momen ini, beberapa embrio industri pembangkit listrik merah putih telah ada. PLN memilki beberapa anak perusahaan seperti Rekadaya Elektrika, PLN-E, Indonesia Power, dan Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi industri manufaktur alat berat dibidang pembangkit listrik.

Perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan banyak energi dari pemerintah untuk dapat bergerak maju dan bersaing dengan perusahaan asing. Kuncinya ada di pemerintah. Kita masih ingat pada Tahun 1997, pemerintah dengan terpaksa menutup salah satu industri vital bangsa ini, yaitu IPTN.

Namun, rasa optimis harus tetap ada. Sesuatu yang bisa ditutup, pasti juga akan bisa dibuka. 35.000 MW yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi bisa menjadi awal kesadaran kita semua, betapa vitalnya industri pembangkit listrik. Jika mimpi Pembangkit Listrik merah putih ini bisa diwujudkan, dunia akan menyaksikan lagi satu macan asia yang kembali terbangun dari tidur lelapnya, yaitu Indonesia. Merdeka!

 

[1] http://www.pln.co.id/2011/03/ruptl/

[2] http://www.pln.co.id/2015/04/35-000-mw/

[3] “Clean Coal is A Dirty Lie”.2015.Coal Factsheet#4.

[4] Kasper, Matt. 2015. “The External Costs of Fossil Fuels; Environmental and Health Value of Solar”. Energy and Policy Institute.

[5] Siemens Combined Cycle Reference Power Plant SCC5-4000F 2×1

[6]  http://www.listrikindonesia.com/

[7]http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160901125744-85-155350/pln-tunjuk-indonesia-power-garap-pltu-jawa-5/

 

Ditulis oleh Lukman Adi Prananto