Lies_Truth640x400

Disinformasi Medis Berpotensi Merusak Perilaku dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Indonesia di Era Teknologi dan Informasi Digital

 

Oleh Irandi Putra Pratomo

“Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta” – QS. Asy-syu’araa [26]:221 – 223

 

Perkembangan teknologi dan informasi digital di Indonesia telah berlangsung pesat dengan ditandai penetrasi internet dan piranti komunikasi serta geliat media sosial (medsos) dan aplikasi tukar pesan atau messenger sejak dekade pertama abad ke-21.[1] Teknologi informasi tidak luput dari dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Salah satu dampak negatif teknologi ini adalah disinformasi medis dan Indonesia tidak terkecuali mengalami hal tersebut.[2-5] Informasi medis dalam tulisan ini bukan informasi medis dalam arti rekam medis atau medical record, yang merupakan data menyeluruh seorang pasien dalam lingkup pelayanan kesehatan. Informasi medis dalam tulisan ini berkenaan erat dengan informasi yang meliputi keilmuan, tata cara, dan upaya pola hidup individu untuk mencapai keadaan sehat, yang didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik secara menyeluruh, tidak hanya dijauhkan dari penyakit atau kekurangan tertentu”. Disinformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain”, sehingga disinformasi medis adalah penyampaian informasi yang dikemas sedemikian rupa di bidang kesehatan fisik dan jiwa yang meliputi tata cara pola hidup sehat, informasi dan interpretasi produk dan prosedur medis maupun non-medis, dan/atau informasi dan interpretasi mengenai penyakit, yang tidak valid dan/atau tidak terbukti secara ilmiah, dan berisiko menimbulkan kerugian bagi keberlangsungan hidup seseorang atau suatu lingkup masyarakat.

 

Disinformasi medis di Indonesia terlihat dengan kemunculan klinik-klinik dan produk-produk kesehatan “alternatif” atau “tradisional” dan pengetahuan-pengetahuan kesehatan yang tak bertuan di berbagai medsos dan kanal-kanal messenger dari yang logis hingga yang tidak masuk akal.[6-10] Dampak nyata akibat disinformasi ini adalah kemunculan gerakan anti-imunisasi, gerakan anti-kontrasepsi, produksi rokok-rokok elektrik, delik hukum malapraktek kesehatan, dan pasien-pasien sakit keras di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menjalani pengobatan alternatif atau pengobatan atas keilmuan sendiri.[11-18]

 

Disinformasi medis dilancarkan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari ketidak tahuan, atau bahkan apatisme, masyarakat terhadap hak-hak kesehatan mereka.[19, 20] Masyarakat tampak abai terhadap hak dan kewajiban mereka untuk memperoleh pelayanan dan produk kesehatan serta informasi medis yang benar, bermutu, dan dapat dipertanggung jawabkan; alih-alih masyarakat mengambil kesimpulan sendiri dalam mencari pertolongan medis serta mencari dan menyebarkan informasi medis namun enggan melibatkan pihak yang berkompeten untuk meluruskan ketika berhadapan dengan polemik medis.[21] Hak dan kewajiban tersebut sebenarnya dijamin oleh undang-undang (UU), seperti UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 40/1999 tentang Pers, UU No. 36/2009 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), seperti Surat Keputusan Menteri Kesehatan (SK Menkes) No. 193/KAB/B.VII/71 tentang Peraturan tentang Pembungkusan dan Penandaan Obat, SK Menkes No. 659/Menkes/SK/X/1991 tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 949/MENKES/PER/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi, Permenkes No.1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Permenkes No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan; dan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun instansi-instansi lainnya.

 

Disinformasi yang persisten berpotensi berubah menjadi suatu fakta atau nilai baku yang salah kaprah namun berlaku di dalam masyarakat sehingga mempengaruhi pola pikir dan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dan secara jangka panjang mempengaruhi keberlangsungan suatu bangsa seiring berkembangnya kompleksitas bangsa itu sendiri.[22, 23] Generasi muda yang ringkih terserang berbagai penyakit karena menghindari imunisasi serta mengkonsumsi produk kesehatan yang tidak jelas manfaatnya, ketahanan hidup (survival) masyarakat Indonesia yang rendah karena regulasi lengah pengobatan “alternatif” atau “tradisional,” ledakan jumlah penduduk, peningkatan penyakit menular kebal obat karena penyalahgunaan antibiotik, dan ketidak sanggupan pemerintah untuk menganggarkan kesehatan masyarakat karena besarnya beban penanggulangan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh salah kaprah adalah masa depan bangsa Indonesia bila keadaan ini terus dibiarkan.[24-28]

 

Pemerintah telah mengupayakan sosialisasi dan konsultasi untuk pencegahan penyebaran dan mitigasi disinformasi medis, namun belum ada hasil yang memuaskan.[29, 30] Konflik antara mereka yang berkompeten untuk meluruskan disinformasi dengan mereka yang sudah menjadi korban disinformasi merupakan salah satu penghalang pencegahan penyebaran dan mitigasi disinformasi; geliat kontraproduktif seperti ini sedang terjadi dalam bidang keagamaan, sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan ketika fakta dan propaganda telah sulit dibedakan, telah terbentuk polarisasi yang begitu runcing dan diwarnai baku caci, bahkan dilanjutkan baku hantam dan baku tuntut, dan telah menjadi sajian sehari-hari di media massa Indonesia.[31-35] Kendala lain yang dihadapi adalah masih buruknya kualitas, kuantitas, dan distribusi sumber daya dan infrastruktur serta metode komunikasi informasi medis di dunia maya yang diupayakan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi profesi kesehatan swasta lokal maupun internasional.[30, 36] Ujung tombak pencegahan dan mitigasi disinformasi medis dengan demikian adalah sejawat petugas kesehatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.[37] Hal ini menjadi penting karena masih belum ada payung hukum yang jelas yang dapat mencegah, menjerat, menghukum, dan memberantas penyebaran disinformasi medis. Sementara itu, petugas kesehatan Indonesia, khususnya dokter, perlu menyadari bahwa ada kewajiban moral untuk melawan dan memberantas disinformasi medis. Hal ini sudah tercantum di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) tahun 2012 pasal 6, pasal 12, pasal 13, dan pasal 21. Tanggung jawab moral terhadap disinformasi medis juga berlaku bagi sejawat petugas kesehatan lain; seperti dokter gigi, sebagaimana tercantum di dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia tahun 2008 pasal 9 dan pasal 21; perawat, sebagaimana tercantum di dalam Kode Etik Keperawatan tahun 2000 subbab Perawat dan Masyarakat; dan sebagainya. Sejawat petugas kesehatan sejatinya memiliki hak dan kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat, sehubungan dengan peredaran disinformasi medis, dalam rangka memenuhi pengabdian terhadap masyarakat Indonesia.

 

Solusi nyata memerlukan itikad baik dan kolaborasi bersama dari berbagai pihak yang berwenang dalam pencegahan dan mitigasi informasi medis selain petugas kesehatan. Peran serta masyarakat awam juga merupakan unsur penting, yaitu dengan berpikir kritis dan analitik, tidak tergesa-gesa menyebarkan informasi medis tanpa mengerti yang disebarkannya, dan melaporkan kepada pihak berwenang bila terdapat informasi yang rancu.[38, 39] Pemerintah dan berbagai pengambil kebijakan harus mau melihat dan menyadari bahwa disinformasi medis bukan hal sepele sehingga perlu satuan kerja gabungan dan regulasi yang lebih tegas dari yang sudah ada, diiringi pendanaan dan tindakan yang nyata oleh kolaborasi masyarakat, organisasi profesi kesehatan dan farmasi, pakar telekomunikasi, penegak hukum, dan pengawas media komunikasi.[40-44] Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang maju dan sehat apabila pengambil kebijakan dan masyarakatnya peduli terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidupnya sendiri, tidak seolah-olah hidup hanya untuk hari ini. Peduli terhadap kesehatan sendiri dan lingkungan sekitar dimulai dengan sadar diri dan dengan mencari dan menyebarkan informasi yang benar dari sumber yang benar dan dengan cara yang benar.

Perkenalan singkat tentang Penulis

Kak Irandi Putra Pratomo adalah alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sedang menjalani dua program saat ini; yaitu Research Student & Doctoral Candidate dari Universitas Hiroshima jurusan Biomedical and Health Sciences, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pulmonologi dan respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini, Kak Irandi merupakan koordinator Teknologi Informasi PPI Hiroshima sekaligus pemimpin redaksi “Inovasi Online” di PPI Jepang.

Referensi

[1]        S. Sujarwoto and G. Tampubolon, “Spatial Inequality and the Internet Divide in Indonesia 2010–2012,” Telecommunications Policy, vol. 40, pp. 602-616, 2016.

[2]        S. Saksena and D. E. Nickelson, “Medical Information and Disinformation: The Perils of a New Era,” Pacing and Clinical Electrophysiology, vol. 18, pp. 2216-2217, 1995.

[3]        Safety and Security on the Internet: Challenges and Advances in Member States: Based on the Findings of the Second Global Survey on eHealth. (Global Observatory for eHealth Series, v. 4) Geneva: World Health Organization, 2011.

[4]        M. Del Vicario, et al., “The spreading of Misinformation Online,” Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 113, pp. 554-559, 2016.

[5]        Liputan6. B. Desideria. (2017). Dunia Kesehatan pun Tak Luput dari Informasi Hoax. [Online]. Available: http://health.liputan6.com/read/2829983/dunia-kesehatan-pun-tak-luput-dari-informasi-hoax

[6]        D. R. Suardi, “Peran dan Dampak Terapi Komplementer/Alternatif bagi Pasien Kanker ” Cermin Dunia Kedokteran, vol. 38, pp. 548-50, 2011.

[7]        M. A. Subu, “Pemanfaatan Terapi Tradisional dan Alternatif oleh Penderita Gangguan Jiwa,” Jurnal Keperawatan Padjadjaran, vol. 3, pp. 193-203, 2015.

[8]        D. A. Rahayu, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Pengobatan Tradisional di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 (Tesis S1),” Sarjana Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, 2014.

[9]        Hermalinda, et al., “Pengalaman Orang Tua dalam Penggunaan Pengobatan Alternatif pada Anak yang Menderita Kanker di Jakarta,” Jurnal Ners, vol. 10, pp. 61-73, 2015.

[10]      S. H. Kurnia, et al., “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pasien Patah Tulang Berobat ke Pengobatan Tradisional Ahli Tulang di Sumedang,” Jurnal Universitas Padjadjaran (Students e-Journal), vol. 1, p. 31, 2012.

[11]      Kompasiana. D. N. Gultom. (2016). Imunisasi dan Komunitas Anti Vaksin. [Online]. Available: http://www.kompasiana.com/leogultom/imunisasi-dan-komunitas-anti-vaksin_56dc4283509373ef5d4907cc

[12]      Antara News. A. Novarina. (2013). Pemerintah hentikan kampanye bus Pekan Kondom. [Online]. Available: http://www.antaranews.com/berita/408022/pemerintah-hentikan-kampanye-bus-pekan-kondom

[13]      Antara News. P. R. Wire. (2016). YPKP sosialisasikan hasil penelitian rokok elektrik pertama di Indonesia. [Online]. Available: http://www.antaranews.com/berita/599281/ypkp-sosialisasikan-hasil-penelitian-rokok-elektrik-pertama-di-indonesia

[14]      detik Health. A. A. Kinanti. (2013). Penyebab Malpraktik Marak: Kualitas Dokter Rendah Hingga Banyak Pasien. [Online]. Available: http://health.detik.com/read/2013/09/24/160044/2368040/763/penyebab-malpraktik-marak-kualitas-dokter-rendah-hingga-banyak-pasien

[15]      H. Hardisman, “Opini Masyarakat tentang Malpraktek Kedokteran,” Majalah Kedokteran Andalas, vol. 36, pp. 73-86, 2012.

[16]      Tempo. I. Muhtarom. (2008). Yayasan Kanker Keluhkan Tayangan Pengobatan Alternatif. [Online]. Available: https://nasional.tempo.co/read/news/2008/02/24/055118055/yayasan-kanker-keluhkan-tayangan-pengobatan-alternatif

[17]      Liputan6. A. E. Prawira. (2014). Menkes : Jangan Tunggu Sakit Parah Baru ke Dokter. [Online]. Available: http://health.liputan6.com/read/2129169/menkes-jangan-tunggu-sakit-parah-baru-ke-dokter

[18]      C. Brata, et al., “Factors influencing the current practice of self-medication consultations in Eastern Indonesian community pharmacies: a qualitative study,” BMC Health Services Research, vol. 16, p. 179, 2016// 2016.

[19]      Voa Indonesia. Y. Satriawan. (2016). Menkes: Tingkat Kepedulian Masyarakat Indonesia pada Kesehatan Rendah. Available: http://www.voaindonesia.com/a/menkes-tingkat-kepedulian-masyarakat-indonesia-pada-kesehatan-rendah/3480215.html

[20]      Elsevier Science Communication. L. G. van Hilten. (2015). Science Hoaxes: Why Do We Fall for Them – and Who Benefits? Available: https://www.elsevier.com/connect/science-hoaxes-why-do-we-fall-for-them-and-who-benefits

[21]      BeritaSatu. A. Sudiono. (2015). Minim, Pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan. Available: http://www.beritasatu.com/nasional/336717-minim-pengetahuan-masyarakat-tentang-kesehatan.html

[22]      A. Lux. (2008). Spread of false information causes dangers, says Sunstein. [Online]. Available: http://today.law.harvard.edu/spread-of-false-information-causes-dangers-says-sunstein/

[23]      A. S. L. Tan, et al., “Exposure to Health (Mis)Information: Lagged Effects on Young Adults’ Health Behaviors and Potential Pathways,” Journal of Communication, vol. 65, pp. 674-698, 2015.

[24]      R. Levine, et al., “Chapter 57: Contraception,” in Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd edition, D. T. Jamison, et al., Eds., ed Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2006.

[25]      M. Ekor, “The growing use of herbal medicines: issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety,” Frontiers in Pharmacology, vol. 4, p. 177, 2013.

[26]      Centers for Disease Control and Prevention. (2014). What Would Happen If We Stopped Vaccinations? [Online]. Available: https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/whatifstop.htm

[27]      M. Woolhouse, et al., “Global disease burden due to antibiotic resistance – state of the evidence,” Journal of Global Health, vol. 6, p. 010306, 2016.

[28]      Pusat Data dan Informasi PERSI. (2016). Gara-Gara Gaya Hidup Tak Sehat, 74% Anggaran BPJS Kesehatan Tersedot. [Online]. Available: http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&catid=23&nid=2423

[29]      Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). Tangani Hoax, Pemerintah Sosialisasi Literasi dan Konsultasi Publik. Available: https://kominfo.go.id/content/detail/8800/tangani-hoax-pemerintah-sosialisasi-literasi-dan-konsultasi-publik/0/berita_satker

[30]      T. Widyasmoro. (2016). Kementerian Kesehatan Tak Berdaya Hadapi ‘Hoax’  [Online]. Available: http://intisari-online.com/Wellness/Fitness-And-Health/Kementerian-Kesehatan-Tak-Berdaya-Hadapi-Hoax

[31]      A. Ahmad, “Online Media Development and Phenomenon of Disinformation (Analysis of Islamic sites),” Jurnal Pekommas, vol. 16, pp. 177-186, 2013.

[32]      M. Lim, “The Internet and Everyday Life in Indonesia: A New Moral Panic?,” Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, vol. 169, pp. 133-147, 2013.

[33]      S. Abdullah. (2015). Berkaca dari Duel @Panca66 dan @Redinparis. [Online]. Available: http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/15/02/12/njmgjt-berkaca-dari-duel-panca66-dan-redinparis

[34]      A. Bessi, et al., “Users Polarization on Facebook and Youtube,” PLoS ONE, vol. 11, p. e0159641, 2016.

[35]      C. A. Wijaya. (2016). Accusations against Buni Yani unproven as Ahok named suspect: Lawyer. [Online]. Available: http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/18/accusations-against-buni-yani-unproven-as-ahok-named-suspect-lawyer.html

[36]      F. Hanani, et al., “Public health information and statistics dissemination efforts for Indonesia on the Internet,” Online Journal of Public Health Informatics, vol. 3, p. ojphi.v3i2.3602, 2011.

[37]      V. Nădășan, “Should Critical Care Professionals Take Hoaxes/Rumours Seriously?,” J Crit Care Med, vol. 2, pp. 205-206, 2016.

[38]      V. Swami, et al., “Analytic thinking reduces belief in conspiracy theories,” Cognition, vol. 133, pp. 572-585, 2014.

[39]      Kompas Tekno. O. Yusuf. (2016). Turn Back Hoax Ajak “Netizen” Indonesia Laporkan Hoax. Available: http://tekno.kompas.com/read/2016/12/23/13490077/turn.back.hoax.ajak.netizen.indonesia.laporkan.hoax.

[40]      M. Sunyoto. (2015). Perlawanan yang elegan. [Online]. Available: http://lampung.antaranews.com/berita/286694/perlawanan-yang-elegan

[41]      Tempo.co. (2012). Iklan Sesat Layanan Kesehatan. [Online]. Available: http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/08/28/2402/Iklan-Sesat-Layanan-Kesehatan

[42]      Okezone. (2014). IDI Tuntut Penghentian Siaran Pengobatan Alternatif. [Online]. Available: http://news.okezone.com/read/2014/05/06/340/980839/idi-tuntut-penghentian-siaran-pengobatan-alternatif

[43]      Hukum Online. (2012). Ancaman Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Membuat Iklan Menyesatkan. [Online]. Available: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7f4e348f6b3/ancaman-pidana-bagi-pelaku-usaha-yang-membuat-iklan-menyesatkan

[44]      G. Pastore. (2014). FDA Weighs in Regarding Online Medical Misinformation. [Online]. Available: http://getresultsinaction.com/fda-weighs-in-regarding-online-medical-misinformation/

[Sumber gambar : google.com]